Warung tenda penjaja tahu tek, tahu campur atau tahu telor ini, rupanya menganut prinsip evolusi : bertahan dengan cara beradaptasi. Maka pohon yang sudah lebih dulu ada, tumbuh di jalur hijau trotoar, disiasati dengan melubangi langit-langit tenda. Warung dan pohon sama-sama tetap berdiri, setidaknya sampai warung terkena “penertiban”.

]]> http://mpokb.com/2010/03/27/tenda-berpohon/feed/ 7 http://mpokb.com/2009/12/24/mengopi-di-serambi/ http://mpokb.com/2009/12/24/mengopi-di-serambi/#comments Thu, 24 Dec 2009 13:14:23 +0000 mpokb http://mpokb.com/?p=455

Namanya Kafe Serambi Botani. Terletak di serambi kiri pusat perbelanjaan Botani Square, Bogor. Di kafe ini, kita bisa mencicipi beberapa jenis kopi dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Lampung, Jawa, Bali, Toraja dan Papua. Selain mengopi dan mengudap sambil mengobrol, Anda yang membawa laptop bisa melanjutkan kegiatan berinternet.

Kafe mungil berkapasitas sekitar 20 orang ini memanfaatkan sudut yang terletak di bawah salah satu eskalator gedung. Justru itulah yang membuat interior kedai tampak unik, karena bagian bawah eskalator ditutupi dengan papan bergambar logo Institut Pertanian Bogor, daun dan slogan-slogan cinta lingkungan. Salah satu dinding yang bergambar urat kayu dihiasi dengan ukiran berpola sulur tanaman dan kupu-kupu.

Benda unik lainnya adalah meja kaca dengan badan berbentuk peti yang terbuat dari papan, yang juga bertulisan slogan-slogan cinta lingkungan.

Kalau Anda sedang berjalan-jalan ke Bogor dan perlu meeting point di tengah kota sambil mengopi sesaat atau berinternet, atau sekadar menunggu kerabat berbelanja sembari melepas lelah, tak ada salahnya Anda mencoba tempat ini. Soal harga? Cukup bersahabat

Mengamati perilaku hewan adalah hal mengasyikkan buat saya, terutama kalau di sekitar saya sedang tidak ada manusia yang menarik untuk diamati  Misalnya, kedua kucing yang entah kenapa berbaring dengan posisi sejajar seperti ini. Kompak, padahal tidak ada yang mengatur. Lagi pula, setahu saya kucing bukan hewan yang mudah dilatih seperti anjing.

Kedua kucing ini kakak beradik, yang kakak betina lahir lebih dulu daripada si adik jantan. Akan tetapi, si adik jantan lebih bongsor daripada si kakak betina.

Seorang teman yang penyayang kucing pernah memberi tahu saya, konon kucing menganggap pemiliknya sebagai pelayannya, kebalikan dari anjing yang menganggap sang pemilik sebagai majikan. Benar atau tidaknya, silakan Anda bandingkan sendiri perilaku kedua jenis hewan peliharaan tersebut. Buat saya, sebagai teman maupun hiburan, keduanya sama-sama menggemaskan.

PS : Dulu, ketika sempat memelihara anjing sekaligus kucing, mereka bisa makan dengan tenang dari satu piring

Alkisah di Kota Hujan ada sebuah perumahan yang pada setiap akhir pekan selalu dijadikan tempat usaha oleh para pedagang, baik paruh waktu maupun mereka yang benar-benar berprofesi sebagai pedagang. Kompleks Melati, nama perumahan itu, sejak selepas subuh kerap didatangi para warga yang kebanyakan tinggal di sekitar lingkungan kompleks. Umumnya, mereka datang bersama keluarga untuk jalan pagi dan membeli sarapan. Jalan pagi dan membeli sarapan di akhir pekan rupanya sudah menjadi kebiasaan para warga Kota Hujan yang sejuk. Para pedagang kaki lima Kota Hujan gembira. Kompleks Melati menjadi tempat usaha yang strategis. Meskipun yang dijual hanya barang-barang kecil dan makanan, namun pada akhir pekan bisa laris manis.

Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh mereka, para warga Kota Hujan yang sebetulnya bukan pedagang, namun ingin mencari penghasilan tambahan. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai kantoran dari kelas menengah yang bekerja dari Senin sampai Jumat. Oleh sebab itu, waktu mereka untuk berdagang hanyalah hari Sabtu dan Minggu.

Dalam beberapa tahun, jumlah para pedagang ini kian bertambah. Ada yang memakai lapak, ada yang memanfaatkan mobil dan tenda, ada pula yang hanya menggunakan meja kecil untuk memajang barang. Dagangan yang ditawarkan pun kian beragam. Selalu ada barang baru dan jajanan rasa baru. Mereka yang berjualan sudah punya tempat yang tetap, namun tanpa batas fisik. Masing-masing hanya mengingat lokasi berjualan dengan patokan di depan rumah nomor sekian, atau di titik A atau B di dekat bundaran taman dan sebagainnya. Calon pedagang yang baru datang akan diterima, tentu dengan kesepakatan lisan bisa menempati tempat usaha yang tidak mengganggu pedagang lama. Semua rukun, semua tetap membayar uang terima kasih kepada petugas keamanan kompleks. Sesuatu yang dianggap wajar, karena otomatis tugas petugas keamanan kompleks bertambah dengan adanya begitu banyak pedagang pendatang.

Sampai suatu ketika, para pedagang menerima surat edaran bertulisan larangan berusaha di sana. Dalam surat itu disebutkan, berhubung adanya kejadian pencurian di salah satu rumah di Kompleks Melati, serta tabrak lari dengan korban warga kompleks, maka lingkungan Kompleks Melati dianggap sudah tidak aman lagi. Juga diambil kesimpulan bahwa penyebabnya adalah para pedagang mingguan itu.

Para pedagang resah dan tidak terima dipersalahkan. Selidik punya selidik, pencurian di rumah tersebut dilakukan oleh bekas pekerja rumah itu sendiri. Dan pelaku tabrak lari pun bukan dari kalangan pedagang. Kalau yang dipakai sebagai alasan adalah menjaga kebersihan, para pedagang merasa sudah memenuhi dengan menyediakan kantong sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak bisa ditimpakan sebagai kesalahan pedagang.

Rumor berkembang. Konon kabarnya, baru-baru ini seorang jenderal pindah ke salah satu rumah di jalan yang kerap digunakan untuk berdagang mingguan. Sang Jenderal rupanya merasa istirahatnya di akhir pekan terganggu dengan kegiatan para pedagang. Dia mengusulkan keberatan kepada Ketua RT dan Ketua RW, agar di Kompleks Melati kegiatan berdagang mingguan ditiadakan. Proses rembukan para warga kompleks pada akhirnya melahirkan surat edaran larangan berdagang.

Kasus yang dialami oleh para penggiat di sektor informal ini sebetulnya bukan yang pertama kali. Nasib yang lebih parah kerap dialami oleh mereka yang berstatus Pedagang Kaki Lima. Meskipun sudah membayar uang keamanan maupun uang kebersihan, namun mereka tidak punya kepastian hukum dan harus siap digusur sewaktu-waktu. Sungguh disayangkan, mengingat perputaran uang yang terjadi di sana tidak bisa dianggap remeh.

– diposting juga di Publikana – Kesaksian dan Pengalaman Warga

Bekisting sudah dibuka, beton sudah mengeras, namun tulangan dibiarkan mencuat tanpa pengaman di sisi kiri kanan. Pada hari Minggu lalu selepas subuh, seorang pengendara mobil yang baru keluar dari gerbang kompleks berusaha menghindari deretan tulangan telanjang. “Takut ban tersobek tulangan,” katanya. Memang sih, ban sisi kanan selamat, namun sisi kiri badan mobil akhirnya tergores tembok kompleks, karena pengemudi tak sadar terlalu mepet ke kiri.

Terlepas dari keterbatasan kemampuan navigasi si pengemudi, maupun cahaya selepas subuh yang masih remang-remang, tulangan telanjang tetaplah berbahaya. Minimal bagi para warga pejalan kaki yang sering berseliweran di sana.

Faktor keamanan diperlukan bukan hanya untuk pekerja proyek, melainkan juga para warga yang melintas di sekitar lokasi pengecoran di Jalan Raya Tajur, Bogor, ini. Memang, sekadar papan pembatas pun (misalnya lisplank?) membutuhkan biaya yang bisa melambungkan rencana anggaran biaya. Kalau prinsipnya begini, apa-apa bisa jadi mahal. Hanya keselamatan manusia yang murah.

PS : Sudah pernah diposting di www.publikana.com. Mari bergabung di sana

“Ini memang takdir. Prita bisa dibilang sedang berjihad, dan kebetulan saja dia yang menjalani. Kalau memang Allah menghendaki, kebenaran pasti terungkap,” kata kakak perempuan Prita Mulyasari (duh, maaf, saya lupa nama Ibu). Ucapan itu mencuat di sela-sela kisah beliau tentang kerepotan keluarga besar Prita dalam menghadapi tuduhan pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional Tangerang, selepas acara Obrolan Langsat di Wetiga.

Ketika saya tanya tentang keadaan anak-anak (Bu Prita), sang kakak menekankan bahwa mereka masih balita (bahkan batita) dan sempat dipisahkan secara paksa dari ibunya selama 21 hari. Sebetulnya keluarga pernah memohon pada pihak berwenang agar diberi kelonggaran sehingga anak-anak itu bisa bertemu Bu Prita, namun permohonan ini ditolak. Syukurlah, dengan mencuatnya kasus ini di media dan adanya tekanan dari berbagai pihak,  keadaan ini bisa berubah. Bu Prita boleh pulang dan kembali berkumpul dengan sang suami, Andri Nugroho, dan kedua buah hatinya.

ki-ka : Anggara, Ndoro Kakung, Prita Mulyasari

Terus terang, karena awam soal hukum, saya jadi bingung dengan perkembangan kasus Bu Prita. Ada kabar gugatan dicabut, Bu Prita boleh pulang, tapi tahu-tahu muncul berita bahwa persidangan diteruskan. Menurut Bu Prita, posisi Bu Prita dan RS Omni Internasional saat ini adalah sama-sama naik banding. Upaya perdamaian/islah yang sempat digagas oleh Wali Kota Tangerang pun menemui jalan buntu, karena ada beberapa klausul dalam kesepakatan damai yang tidak bisa diterima oleh Bu Prita, antara lain agar meminta maaf pada RS Omni Internasional Tangerang.

Hari ini, Kamis 10 September 2009 mulai pukul 9.00 tadi, rencananya akan digelar sidang lanjutan di PN Tangerang dengan memperdengarkan antara lain kesaksian dari ahli bahasa. Ini untuk menentukan benar tidaknya Bu Prita telah melakukan “pencemaran nama baik”. Semoga keadilan ditegakkan.

Kasus Bu Prita rumit. Selain dijerat dengan tuntutan perdata dan pidana, Bu Prita juga dituntut karena dianggap melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27. Ternyata, menerapkan UU ITE pun tidak semudah itu, mengingat bahkan mereka yang berkecimpung di bidang hukum pun belum sepenuhnya paham mengenai sejumlah istilah dan sifat teknologi internet. Sebagai contoh, dalam sidang di PN Tangerang 3 September 2009, ada “pembahasan soal perbedaan antara website, e-mail dan internet yang tak sinkron”.

Dalam Obrolan Langsat semalam pula, Anggara dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menambahkan, kalau tidak dibatasi, yang dimaksud sebagai penyebaran info dalam UU ITE itu bisa sangat luas. Jangankan internet yang menggunakan alat elektronika komputer, SMS (dari ponsel) dan handie-talkie pun bisa-bisa kena tuntut. “Karena, kita tidak menuliskan surat itu dan mengirimkannya lewat pos,” seloroh Anggara.

Obrolan yang dipandu oleh Ndoro Kakung ini sedikit banyak menambah wawasan saya mengenai kasus Bu Prita khususnya, dan UU ITE pada umumnya. Berikutnya, saya harap ada obrolan lanjutan yang mengundang pihak perumus undang-undang. Misalnya, demi keadilan untuk semua pihak, apa mungkin UU itu direvisi, diamendemen, bahkan dicabut sekalian seperti UU Antisubversi dulu. Supaya tidak terkesan ada jebakan Batman, sosialisasi itu penting, Pak!

PS : Foto-foto oleh Paman Tyo. Matur nuwun, Paman!

Perencana gedung yang terletak di kompleks Institut Pertanian Bogor (Baranangsiang, bukan yang Darmaga) ini mungkin tahu, angin Bogor cenderung bertiup dari utara ke selatan, bukan sebaliknya. Itu sebabnya, celah di antara bilah jendela besar bergaya krepyak menghadap ke selatan, dan curah hujan yang tertiup angin utara pun tidak akan membasahi ruangan.

Apa benar begitu? Hehe, itu hanya khayalan saya saja yang heran, bagaimana menentukan arah krepyak, ke utara atau ke selatan gedung. Akan tetapi, kalau benar begitu, maka ruang kuliah tidak akan basah akibat hujan meskipun Bogor Kota Hujan dan para mahasiswa dan dosen tidak akan kepanasan karena tetap bisa merasakan semilir angin.

Saya tidak tahu berapa usia bangunan adem yang sekarang dipakai untuk kuliah pascasarjana ini. Mungkin 46 tahun, mengingat para mahasiswa yang mulai berkuliah pada tahun 2009 ini adalah angkatan ke-46. Setahu saya, hanya mahasiswa/alumni IPB yang tidak memakai tahun masuk/lulus  untuk menyebut nama angkatannya. Angkatan pertama adalah mereka yang mulai berkuliah pada tahun 1963.

“Mau pakai satu kantong atau dua?” tanya Pak Kasir supermarket Hero. “Nggak apa-apa. Jadikan satu saja,” jawab saya. Selain praktis, toh belanjaan saya hari itu tidak berisiko untuk “saling mencemari”. Lain halnya dengan waktu saya berbelanja di koperasi warga dekat rumah pondokan. Bu Kasir protes waktu saya minta satu kantong plastik saja, karena takut roti yang saya beli tercemar bau kamper. Yah, akhirnya saya nurut saja. Dia kan ingin menyenangkan pelanggan. Lagi pula, kantong plastik hitam hasil daur ulang itu kadang saya perlukan untuk membungkus sampah.

Soal pemakaian kantong plastik, terus terang sikap saya masih mendua. Di satu sisi, saya ingin meminimalkan perusakan terhadap lingkungan akibat plastik. Di sisi lain, saya masih perlu kantong plastik untuk berbagai keperluan. Kantong kain untuk berbelanja cenderung lebih mahal, bahkan nyaris tidak ada yang jual, tidak seperti kantong plastik yang “ada di mana-mana”. Menurut saya, pemakaian plastik yang mudah terurai seperti dilakukan Hero dan lain-lain seperti di postingan Paman Tyo bisa menjadi pilihan yang nyaman bagi para konsumen. Semoga bukan sekadar “ikut trend”.

Stasiun Cawang, Jakarta Selatan. Gara-gara aturan baru yang menyusahkan itu, akhirnya saya terdampar di stasiun ini untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya pula saya naik kereta Jabotabek lagi setelah hampir 10 tahun. Perbedaan yang terlihat mencolok, petugas penjual tiket dan petugas peron pemeriksa tiket pada suatu Sabtu pagi itu mengenakan kemeja batik, bukan seragam biru.

Dari pengamatan sekilas saya, pelayanan KRL Jabotabek hari itu (dan pada jam itu) tampak lebih baik daripada yang pernah saya alami semasa kuliah tahun ’90-an dulu. Juga lebih baik daripada yang diceritakan oleh seorang teman penglaju. Harga tiket kereta Jabotabek ekonomi dari Cawang ke Bogor hanya Rp 2.000. Kalau mau naik yang pakai AC, harganya Rp 5.500. Berhubung salah beli tiket dan harus kembali ke loket untuk menukarnya, saya jadi ketinggalan kereta AC pukul 10.25. Akhirnya naik yang pukul 10.35, juga ber-AC. Waktu 10 menitan itulah yang antara lain juga saya pakai untuk iseng memotret.

Di situs Dishub DKI Jakarta, hanya ada sebuah info mengenai hal ini (duh, tulisan “Friday, 05 September 2008″ di bawah judul itu maksudnya apa, ya?). Di situ Wakil Dishub DKI Jakarta, Reza Hasyim, menyebutkan bahwa tujuan penerapan aturan ini adalah “mengurangi kemacetan di kawasan Cawang-UKI”. Entah sejauh mana penerapan ini berhasil, saya sih berharap ada survey dan kaji hasilnya.

Dari pengalaman pribadi saya selama jadi penglaju Bogor – Jakarta selama sekitar 7 tahun (sebelum akhirnya menyerah pada kemacetan dan memilih untuk ikut memadati Jakarta), “diperbolehkannya” bus AKAP untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di UKI tersebut sangat menguntungkan. Sebagai penumpang, waktu tempuh saya jadi jauh berkurang. Bus dari Bogor bisa sampai di UKI dalam waktu paling lama 45 menit. Kalau lagi apes, pada Senin pagi misalnya, mulur jadi 1 – 1,5 jam. Nah, dari UKI itu saya langsung pindah ke bus dalam kota. Mengapa pindah di UKI, bukan naik bus ke Kampung Rambutan? Itu karena kebanyakan bus kota tidak menempuh rute seharusnya (ke Kampung Rambutan). Bus-bus kota itu, entah demi menghemat bahan bakar atau demi menghindari macet sekeluar dari terminal, banyak yang memilih berputar balik di sekitar UKI. Penumpang yang datang dari arah Sukabumi, Bogor, Cibinong, Cileungsi dan Cibubur akan sulit mendapatkan bus kota di Kampung Rambutan, karena bus kota lebih suka mengetem di UKI. Ini pemandangan sehari-hari sebelum penerapan aturan. Begitu pula sebaliknya pada malam hari. Seturun dari bus kota, para penglaju langsung naik bus-bus AKAP (dari dan ke Bogor, Depok, Karawang atau Bekasi).

Bagaimana setelah aturan baru diberlakukan? Ternyata penumpang jadi telantar, karena tiadanya angkutan alternatif pengganti bus-bus AKAP yang tidak boleh lewat UKI, melainkan lewat Tol Cikunir. Minggu lalu saya merasakan sendiri bagaimana dampak terputusnya angkutan dari ibu kota ke kota-kota penyangga, di malam menjelang akhir pekan. Pada sekitar pukul 22.00, dengan perkiraan bahwa Terminal Kampung Rambutan akan “hidup” menggantikan terminal bayangan UKI, maka setengah yakin saya dan kakak bergegas ke sana. Apa boleh buat, menurut pedagang asongan dan para calo, bus terakhir yang menuju Bogor dari Kampung Rambutan adalah sekitar pukul 21.00. Ketika saya tanya, bagaimana dengan para penumpang yang biasa naik dari UKI, ke mana mereka semua, sang pedagang asongan juga bingung. Akhirnya, setelah berjalan kaki ke luar terminal (karena untuk naik bus kecil atau angkot pasti lama mengetem), kami memilih naik taksi yang ongkosnya puluhan kali lipat ongkos bus.

Perencanaan sebuah aturan baru tentu dibuat berdasarkan survey dan pertimbangan banyak faktor. Penerapan aturan yang baik pun seharusnya tidak hanya mengedepankan tujuan dan sanksi bagi pelanggar, namun juga memberi alternatif bagi mereka yang dikenai aturan. Yang saya lihat dan rasakan dari aturan ini, penumpang angkutan umum (bus AKAP) tidak diberi alternatif dan dibiarkan kebingungan di jalan.

Sulit sekali mencari salinan surat edaran yang berisi larangan ini di internet (baik di situs Dishub maupun situs Ditlantas Polda Metro Jaya). Dengan googling, saya hanya bisa menemukan berita ini. Disitu dikutip ucapan Direktur Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Condro Kirono, “Kesepakatan antara Ditlantas Polda Metro dan Dinas Perhubungan sudah ditandatangani sejak Rabu (5/11) lalu. Larangan kemungkinan mulai berlaku pekan depan.” (maksudnya 2008 – red). Taruh kata karena alasan tertentu dan kesepakatan sudah final maka bus AKAP benar-benar tidak boleh masuk Jakarta, maka seharusnya Terminal Kampung Rambutan sudah siap memberi angkutan sambungan untuk para penumpang yang berganti moda angkutan di sana. Padahal, andalan Dishub Jakarta, yaitu bus Transjakarta Koridor IX (Cililitan – Tanjung Priok) dan Koridor X (Pinang Ranti – Pluit), sampai sekarang belum menampakkan tanda-tanda akan beroperasi. Dengan kata lain, meskipun aturan ini diterapkan mulur sejak penetapannya, tapi bisa juga dibilang prematur dari tingkat kesiapannya. Jakarta adalah ibu kota, namun prasarana dan sarana angkutan umumnya tidak mencerminkan sebuah kota yang siap mewadahi kepentingan penghuni maupun kegiatan perekonomiannya.

Membuat sebuah perencanaan yang memperhitungkan alternatif memang sulit dan tidak murah, namun tidak memperhitungkan dampak penerapan secara keseluruhan juga malah tidak produktif. Sebagai salah seorang dari sekian ribu penumpang yang merasakan manfaat terminal bayangan UKI, saya sangat berharap desakan Lembaga Bantuan Hukum pada Dishub DKI untuk mengkaji ulang larangan tersebut tidak mengendur. Paling tidak, agar larangan diterapkan ketika para penumpang sudah punya alternatif yang sepadan.

Omong-omong, sebentar lagi Jembatan Suramadu akan diresmikan. Usul agar jalur khusus roda dua diadakan pun sudah dikabulkan, sampai-sampai PP Jalan Tol harus direvisi. Terlepas dari anggapan bahwa naik sepeda motor di jalan tol aman-aman saja, saya berharap agar kapal feri yang melayani penyeberangan lewat laut tidak lantas mati karena penumpang lebih memilih lewat jalan tol. Kalau tidak, kelak kita tidak akan punya moda alternatif antara Surabaya dan Madura. Sehingga, apabila suatu saat di atas Jembatan Suramadu terjadi kecelakaan atau bahkan jembatan ambruk entah karena apa, Anda mungkin harus menyeberang ke Madura dengan berenang..