Pusat dan Daerah
Posted by mpokb on 28 Okt 2010 | Tagged as: Asbun Bukan Aspal, Kehidupan Bersama
Setelah membaca posting Blogombal yang ini, dan mengikuti info bencana dalam beberapa hari terakhir, saya jadi kepikiran sendiri. Bukan tentang Pesta Blogger atau bencananya, melainkan tentang masih bercokolnya dikotomi “pusat – daerah” di benak kita, orang Indonesia. Kalau boleh ikut-ikutan lebay, inilah dampak paling mengerikan dari sistem pemerintahan yang serba terpusat, yang dulu mungkin tidak dipikirkan oleh para bapak pendiri bangsa. Terpeliharanya dikotomi yang membuat jutaan penduduk di luar Jakarta menanggung akibatnya.
Tentu, semangat Sumpah Pemuda 1928 jauh berbeda dengan 2010. Dahulu, bangsa Indonesia bersatu karena harus menghadapi musuh bersama, yaitu Belanda. Tidak ada cara lain kecuali mempersatukan seluruh kekuatan pemuda dari berbagai pulau, dan memusatkannya di Jawa.
Memang sih, sekarang ada otonomi daerah. Tapi ternyata otonomi daerah diartikan sebagian orang sebagai peluang untuk menjadi raja-raja kecil di tempatnya masing-masing. Malah jadi seperti balik lagi ke zaman feodal, dengan penjajah sesama bangsa sendiri. Saya nggak tahu salahnya di mana. Mungkin juga aji mumpung saja.
Seorang teman adik, penduduk Papua yang jadi pekerja LSM di Papua, pun sering kali mengalami hambatan birokrasi maupun dari masyarakat sendiri dalam kegiatannya. Dia mengeluh, para birokrat cenderung bertele-tele dan baru mau bergerak membantu kalau ada “orang pusat” datang. Dia heran, sebagian masyarakat yang sudah terbiasa disuapi akhirnya memang pasif dan acuh tak acuh untuk melakukan perubahan. Bukan berarti semua orang Papua harus jadi jutawan karena sumber daya alam lho, saya pikir merekalah yang paling berhak menentukan mau diapakan semua hasil sumber daya alam itu. Jangan tidak tahu apa-apa terus tiba-tiba terbawa banjir bandang!
Buat saya, musuh bersama bangsa Indonesia sekarang adalah kesenjangan. Dan itu tidak akan pernah teratasi tanpa ada koreksi atau bahkan perombakan dalam sistem terpusat yang sekarang dipertahankan. Perbedaan itu biasa, selisih sedikit itu wajar. Tapi kesenjangan pendidikan, informasi dan ekonomi, sudah saatnya dihapuskan. Kalau dipertahankan, akan selalu ada pihak yang tergantung dan akhirnya dibuat pasif. Masak sih, mau menolong warga yang tersapu tsunami, pemerintah setempat masih harus menunggu berhari-hari bantuan dari “pusat”?
Bagaimana, masih mau pakai istilah “pusat” dan “daerah”? Selamat Hari Sumpah Pemuda.



